SEJARAH

KONTEN SEJARAH

VISI & MISI

KONTEN VISI DAN MISI

KONTEN VISI DAN MISI

STRUKTUR ORGANISASI

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI


Dinas Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

a.

KEPALA DINAS

b.

Sekretaris, terdiri atas

 

1.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

 

2.

Sub Bagian Kepegawaian dan

c.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri

 

1.

Seksi Lalulintas

 

2.

Seksi Angkutan; dan

 

3.

Seksi Pengujian Sarana.

d.

Bidang Prasarana, Tediri atas;

 

1.

Seksi Perencanaan;

 

2.

Seksi Pengoprasian Prasarana; dan

 

3.

Seksi Perawatan Prasarana.

e.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Terdiri atas:

 

1.

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

 

2.

Seksi Lingkungan Perhubungan; dan

 

3.

Seksi Keselamatan.

f.

UPTD PERPARKIRAN

 

1.

Kepala UPTD Perparkiran

 

2.

Ka Subag TU UPTD Perparkiran

TUGAS & FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan.

Dinas menyenggarakan fungsi :

a.

Pelaksanaan kebijakan, Perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

b.

Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

c.

Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan

d.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

 

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusa Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.

Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

b.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

c.

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

d.

Pembinaan ketatausahaan Dinas dan

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

a.

Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

b.

Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

c.

Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

d.

Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

e.

Melakukan pembinaan kepada bawahan ;

f.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait dan

g.

Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mekoordinasikan penyelenggaraan urusan Kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.


Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;

b.

Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;

c.

Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;

d.

Pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;

e.

Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai perincian tugas :

a.

Menkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;

b.

Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;

c.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian;

d.

Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksakan administrasi dokumen Dinas;

e.

Mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;

f.

Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;

g.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kedinasan;

h.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

j.

Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Subbagian Perencanaan, dan Keuangan   dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan penatausahaan keuangan Dinas;


 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan perencanaan program Kegiaatan Dinas;

b.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas ;

c.

Penatausahaan keuangan yang meliputi perbendaharaan dan akunting;

d.

Pelaksanaan    tugas    lain   yang   diberikan    oleh atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan  Keuangan mempunyai perincian tugas :

a.

Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian perencanaan Dan Keuangan;

b.

Memberikan petunjuk, arahan dan membagi  tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

c.

Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

d.

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA/DIPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e.

Menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;

f.

Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan di bidang keuangan di lingkungan Dinas;

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan  Dinas;

h.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas;

i.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;

j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian perencanaan dan keuangan;

k.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbag Perencanaan Dan Keuangan;

l.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang berada  dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas   menyelenggarakan    manajemen     kepegawaian, mengelola sarana  dan  prasaran kerja;


 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi;

a.

Penyelenggaraan manajemen kepegawaian;

b.

Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas;

c.

Pengelolaan    administrasi   dokumen   dinas,  dan kearsipan; dan

d.

Pelaksanaan    tugas    lain    yang    diberikan oleh Sekretaris sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas:

a.

Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Memberikan petunjuk, arahan dan membagi  tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

c.

Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;

d.

Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

e.

Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

f.

Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris dan Aset Dinas;

g.

Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta   lingkungannya.

h.

Melaksanakan fungsi kehumasan Dinas;

i.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;

j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

k.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbag Perencanaan Dan Keuangan;

l.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  
  

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang Lalu Lintas  dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala  yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. yang mempunyai tugas pokok melaksanakan  pengelolaan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas  melaksanakan  pengelolaan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan.


 

 

Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan mempunyai Fungsi :

 

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;

b.

Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan;

c.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang  lalu Lintas dan Angkutan mempunyai perincian tugas :

a.

Mengkoordinasikan proses pengumpulan pengolahan  dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang Lalu lintas dan angkutan;

b.

Mengkoordinaskan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan Bidang Lalu lintas dan angkutan;

c.

Mengkoordinasokan penyusunan laporan pelaksanaan,kebijakan dan kegiatan;

d.

Mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan ,kebijakan program dan kegiatan;

e.

Menyampaikan bahan perumusan kebijakan,program dan kegiatan kepada pimpinan;

f.

Mengawasi/supervisi pelaksanaan tugas kasi;

g.

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kasie di lingkup Bidang lalu lintas dan Angkutan.

 

SEKSI LALU LINTAS

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan .

Kepala seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan lalu lintas.


Seksi Lalu lintas mempunyai fungsi:

a.

Menyusun Rencana dan Program Kerja Seksi Lalu Lintas Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

b.

Menyiapkan Bahan Penentuan Lokasi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendalian dan Pengamanan Pemakai;

c.

Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan Manajemen  dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi dan yang Berada di Dalam Ibukota Kabupaten;

d.

Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang Berada di Dalam Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota;

e.

Menyusun Bahan Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi di Jalan Kabupaten;

f.

Menyiapkan Bahan Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal;

g.

Meyiapkan Bahan Pengelolaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas;

h.

Menyiapkan Bahan Penyusunan ANDAL LALIN;

i.

Menyiapkan Bahan Penyusunan dan Penetapan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang Pada Jaringan Jalan Kabupaten;

j.

Menyusun bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan  pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/ kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalan kereta api kabupaten/ kota.

k.

Menyusun bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan  pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/ kota;

l.

Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Lalu Lintas Kepada Atasan;

m.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Lalu Lintas;

n.

Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;

o.

Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

SEKSI ANGKUTAN

Seksi Angkutan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada Dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

Kepala seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan angkutan.;


 

 

Seksi angkutan mempunyai fungsi;

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan angkutan;

c.

Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan angkutan;

d.

Memfalisitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan angkutan;

e.

Menyusun bahan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;

f.

Menyusun bahan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan  dalam 1(satu) Daerah kabupaten;

g.

Menyusun bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerahkabupaten;

h.

Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.

i.

Memberikan kajian/ rekomendasi teknis izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota

j.

Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;

k.

Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

l.

Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten Purwakarta;

m.

Menyusun penetapkan tarif angkutan kota dan pedesaan di wilayah pelayanan kabupaten Purwakarta;

n.

Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan barang di wilayah pelayanan kabupaten Purwakarta;

o.

Merumuskan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah Purwakarta;

p.

Memberikan izin usaha angkutan barang dengan menggunakan sarana kendaraan bermotor;

q.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Angkutan;

r.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

s.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.

SEKSI PENGUJIAN SARANA

Seksi Angkutan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada Dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

Kepala seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengujian sarana;


 

Seksi pengujian sarana mempunyai fungsi :

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengujian Sarana sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan);

c.

Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan);

d.

Menyetujui/Mengesahkan Kendaraan yang Lulus/ Tidak Lulus Uji Kendaraan, Baik yang Baru ataupun Uji Ulang ;

e.

Monitoring Susunan Alat Tambahan Kendaraan Penumpang Umum;

f.

Melaksaakan Evaluasi Pencapaian Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

g.

Membina, memeriksa, mengawasi dan mengetahui Barang Koasi (Plat Uji, Buku Uji dan Kartu Induk) Kendaraan yang Wajib Uji Atas Dasar Kepemilikan Kendaraan;

h.

Melaksanakan Pengujian Keliling Terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji;

i.

Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Organisasi dan Unit Kerja Terkait Lainnya Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai;

j.

Melaksanakan Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor;

k.

Melaksanakan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Registrasi dan Mutasi serta Numpang Uji Kendaraan Bermotor;

l.

Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Uji, Peralatan Bantu dan Peralatan Pendukung untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

m.

Melaksanakan Pengaturan Tentang Pembatasan Mengangkut Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor;

n.

Menyusun rumusan bahan kebijakan pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan:

o.

Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) kepada Atasan;

p.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengujian Sarana;

q.

Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;

r.

Melaksakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

BIDANG PRASARANA

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas  melaksanakan  pengelolaan urusan pemerintahan daerah di bidang prasarana Perhubungan.


 

 

Kepala Bidang Prasarana mempunyai Fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana Perhubungan ;

b.

Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang prasarana Perhubungan;

c.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang prasarana perhubungan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;

Bidang Prasarana mempunyai perincian tugas :

a.

Mengkoordinasikan proses pengumpulan,pengolahan dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana Perhubungan;

b.

Mengkoordinaskan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana perhubungan;

c.

Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang prasarana perhubungan;

d.

Menyampaikan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan  bidang prasarana perhubungan kepada pimpinan;

e.

Membina, mengawasi/supervisi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas para kepala seksi di bidang prasarana;

f.

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Prasarana Perhubungan.

SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana;

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan;


 

 

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan bahan kebijakan Teknis Urusan Perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan ;

b.

Pelaksanaan urusan pengelolaan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan;

c.

 

Pelaksanaan pembinaan tugas  urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan;

d.

Penyiapan bahan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan kepada atasan;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai rincian tugas :

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan perencanaan dan pembangunan prasarana Perhubungan;

c.

Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan ;

d.

Menyusun bahan kebijakan penetapan rencana induk prasarana terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) ;

e.

Menyusun bahan kebijakan penentuan lokasi Terminal Tipe C dan lokasi prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) ;

f.

Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

g.

Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan  prasarana perhubungan, meliputi :

 

1)

Prasarana angkutan jalan dan terminal type C ;

 

2)

Prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

h.

Menyelenggarakan proses penerbitan ijin :

 

1)

urusan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

 

2)

Pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter ;

i.

 

Menyiapkan Bahan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan  Pemakai Jalan Serta Fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten ;

j.

 

Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan kepada atasan ;

k.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan ;

l.

Menyiapkan Bahan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan  Pemakai Jalan Serta Fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten ;

m.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi  pemerintahan/ OPD lain dalam memperlancar pelaksanan tugas kedinasan;

n.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan ;

o.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana;

Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;


 

 

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai Fungsi:

a.

Penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pengoperasian prasarana perhubungan;

b.

Pelaksanaan urusan pengelolaan pengoperasian prasarana perhubungan ;

c.

 

Pelaksanaan tugas pembinaan urusan Pengoperasian Prasarana Perhubungan;

d.

Penyiapan bahan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan pengoperasian prasarana perhubungan kepada atasan ;

e

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pengoperasian prasarana mempunyai rincian tugas :

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;

c.

Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;

d.

Memfalisitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;

e.

Menyusun rumusan kebijakan dalam pengelolaan terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

f.

Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan Pengendalian pengoperasian prasarana perhubungan;

g.

Melaksanakan penyelenggaraan pengoperasian fasilitas terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

h.

Merumuskan Bahan Kebijakan  Penetapan Tarif Retribusi Terminal Tipe C  dan tarif prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

i.

Melaksanakan penertiban penyelenggaraan terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

j.

Pengoperasian Terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau ;

k.

Memberikan izin pengoperasian penyelenggaraan pelabuhan ;

l.

Melaksanakan evaluasi pencapaian target ;

m.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengoperasian prasarana perhubungan kepada Atasan;

n.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengoperasian Prasarana;

o.

Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

p.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan

q.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PERAWATAN PRASARANA

Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana;

Kepala seksi perawatan prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perawatan prasarana perhubungan;


 

Seksi perawatan prasarana mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pengelolaan perawatan prasarana perhubungan;

b.

Pelaksanaan urusan pengelolaan perawatan prasarana perhubungan;

c.

Pelaksanaan pembinaan tugas urusan perawatan prasarana perhubungan;

d.

Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan urusan perawatan prasarana perhubungan;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi perawatan prasarana mempunyai rincian tugas:

a.

Menyusun rencana dan program kerja seksi perawatan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perawatan prasarana perhubungan;

c.

Menyusun bahan kebijakan penetapan perawatan prasarana perhubungan;

d.

Melaksanakan bimbingan teknis perawatan prasarana perhubungan;

e.

Melaksanakan bimbingan teknis perawatan prasarana perhubungan;

f.

Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi  Urusan perawatan prasarana perhubungan;

g.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi perawatan prasarana;

h.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas ;

i.

Meyiapkan bahan penentuan lokasi, pemeliharaan dan penghapusan prasarana perhubungan;

j.

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

k.

Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang yang berada dibawah  dan bertanggung  jawab kepada Kepala Dinas;

Kasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;


 

 

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai Fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;

b.

Pengelolaan urusan  pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;

c.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemaduan moda, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai Rincian Tugas :

a.

Mengkoordinasikan proses pengumpulan,pengolahan dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan,program dan kegiatan bidang prasarana Perhubungan;

b.

Mengkoordinaskan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan Bidang Prasarana Perhubunganalu lintas dan angkutan;

c.

Mengkoordinasokan penyusunan laporan pelaksanaan,kebijakan dan kegiatan;

d.

Mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan ,kebijakan program dan kegiatan;

e.

Menyampaikan bahan perumusan kebijakan,program dan kegiatan kepada pimpinan;

f.

Mengawasi/supervisi pelaksanaan tugas kasi;

g.

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kasie di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan.

SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan;

Kasi Pemanduan Moda Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Pengelolaan Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

 


 

 

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai Fungsi:

a.

Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

b.

Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

c.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

d.

Melaksanakan Pembinaan Tugas BidangPemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

e.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai Perincian Tugas:

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan UrusanPemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

c.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemaduan moda angkutan jalan dengan angkutan jalan rel (Kereta Api), angkutan jalan dengan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan jalan rel (Kereta Api) dengan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

d.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan urusan terkait dengan berkembangnya teknologi perhubungan;

f.

Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi pengelolaan perparkiran;

g.

Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi pengelolaan terminal;

h.

Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

i.

Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

m.

Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;

n.

Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;

o.

Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa;

p.

Memberikan izin usaha angkutan sewa angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);

r.

Memberikan izin usaha angkutan pariwisata di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

s.

Memberikan izin usaha angkutan pariwisata danau di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

t.

Memberikan izin usaha angkutan pariwisata danau di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

u.

Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Organisasi dan Unit Kerja Terkait Lainnya Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

v.

Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan kepada Atasan;

w.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

x

Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;

y.

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;

z.

Melaksakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

LINGKUNGAN PERHUBUNGAN

Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana;

Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Pengelolaan Urusan Lingkungan Perhubungan;


 

Tugas Pokok  Lingkungan Perhubungan;

a.

Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Urusan Lingkungan Perhubungan;

b.

Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Urusan Lingkungan Perhubungan;

c.

Melaksanakan Pembinaan Tugas Bidang Lingkungan Perhubungan;

d.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai Rincian Tugas:

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Urusan Lingkungan Perhubungan;

c.

Menyusun bahan perumusan  kebijaksanaan teknis Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Lingkungan Perhubungan;

d.

Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Lingkungan Perhubungan;

e.

Menyusun rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan program langit biru;

f.

Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan/ penyelenggaraan program langit biru;

g.

Menyusun rumusan bahan kebijakan bimbingan pengendalian lingkungan dari sumber pencemaran emisi gas buang kendaraan bermotor;

h.

Menganalisa dan mengevaluasi kondisi lingkungan;

i.

Menganalisa, mengevaluasi, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan Perizinan Bongkar Muat Barang;

j.

Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Lingkungan Perhubungan kepada Atasan;

k.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) SeksiLingkungan Perhubungan;

l.

Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;

m.

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;

n.

Melaksakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

SEKSI KESELAMATAN

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan;

Kasi Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan keselamatan;


 

Tugas pokok  keselamatan;

a.

Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Bidang Urusan Keselamatan;

b.

Pelaksanaan Urusan Operasional dan Pengelolaan Keselamatan;

c.

Pelaksanaan Pembinaan Tugas Bidang Urusan Keselamatan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Keselamatan mempunyai Rincian Tugas ;

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang urusan keselamatan;

c.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas;

d.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

e.

Menyusun rumusan bahan kebijakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

f.

Menyusun bahan kebijakan penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan kabupaten;

g.

Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

h.

Menyusun bahan kebijakan penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia/atau yang menjadi isu kabupaten;

i.

Menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;

j.

Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

k.

Menganalisa bahan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;

l.

Menyusun bahan analisa pemberian usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;

m.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

n.

Menyiapkan bahan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenanganya;

o.

Menyusun bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta di Bidang Bangsel;

p.

Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

q.

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penerapan tarif angkutan sesuai  dengan izin trayek;

r.

Melaksanakan pengawasan perizinan trayek angkutan;

s.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

t.

Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

u.

Melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang Bangsel pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jala n, pelanggaran ketentuan pengujian berkala  dan perijinan angkutan umum serta administrasi kendaraan bermotor;

v.

Melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;

UPTD PERPARKIRAN

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dipimpin Oleh Seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;

Kepala UPTD Perparkiran  Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pengelolaan Perparkiran;


 

 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran mempuyai Fungsi;

a.

Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;

b.

Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Perparkiran;

c.

Pelaksanaan Pembinaan Tugas Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;

d.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Bidang Sesuai  dengan Tugas dan Fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Perparkiran mempunyai Rincian Tugas:

a.

Menyusun Rencana dan Program Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

b.

Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Urusan Pengelolaan Perparkiran;

c.

Menyelenggarakan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;

d.

Merumuskan Bahan Kebijakan  Penetapan Tarif Retribusi Perparkiran di Wilayah Kabupaten;

e.

Menyusun Bahan Kebijakan Penentuan Lokasi Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;

f.

Melaksanakan Pemberian Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum;

g.

Menyusun Rumusan Kebijakan Dalam Pengelolaan Perparkiran;

h.

Melaksanakan Pengaturan dan Pengendalian Parkir Kendaraan Bermotor dan tidak Bermotor;

i.

Menyusun Rumusan Kebijakan Dalam Pelayanan Pemberian Perizinan Penyelenggaraan Perparkiran;

j.

Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Serta Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran;

k.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan perparkiran kepada Atasan;

l.

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran;

m.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi  pemerintahan/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

n.

Melaksaankan evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku

o.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

KASUBAG TATA USAHA UPTD PERPARKIRAN

Ka Subag tata Usaha UPTD Perparkiran  dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian  yang Berada dibawah Kepala UPTD dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas .

Ka Subag Tata Usaha UPTD Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kesekretariataan UPTD Perparkiran.


 

Kasubag Tu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran mempuyai Fungsi :

a.

Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;

b.

Pelaksanaan persiapan Pembinaan Tugas Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;

c.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Bidang Sesuai  dengan Tugas dan fungsi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran mempunyai Rincian Tugas:

a.

Dalam Menyelenggarakan Fungsi Sebagaimana dimaksud pada Angka(2), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran mempunyai Rincian Tugas:

b.

Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.

c.

Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;

d.

Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;

e.

Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha;

f.

Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;

g.

Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

h.

Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

i.

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang  tugasnya

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN PERPARKIRAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI    :

a.Penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Perparkiran;
b.Penelahaan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional   pengelolaan perparkiran;
c.Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
d.Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Perparkiran
e.Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Perparkiran

URAIAN TUGAS    :

a.

Menyusun rencana kerja UPTD Pengelolaan Perparkiran;

b.

Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan perparkiran;

c.

Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;

d.

Melakukan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran;

e.

Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi perparkiran;

f.

Melakukan penyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;

g.

Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Perparkiran;

h.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i.

Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

j.

Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

k.

Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB   :

a.

Tersusunnya rencana kerja UPTD Pengelolaan Perparkiran;

b.

Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional   pengelolaan perparkiran;

c.

Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;

d.

Terbinanya pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Perparkiran;

e.

Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Perparkiran;

e.

Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.